Pemerintah Diminta Bangkitkan Sektor Keuangan dan Riil Ketimbang Suntik Modal ke BUMN
Faisal Basri/kontan.co.id
“Sebaiknya pemerintah fokus di sektor riil, seperti pangan yang dibutuhkan masyarakat saat ini, sementara sektor keuangan akan menopang sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung,”
YUKBIZ.COM, JAKARTA – Kebjakan ekonomi pemerintah di masa covid-19 mendapat kritik dan masukan dari anggota DPR (Dewan Perwakila Rakyat) dan pengamat ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah fokus untuk membangkitkan sektor riil dan keuangan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Sementara ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai lebih condong mementingkan penyelamatan bisnis BUMN ketimbang pemulihan dampak dari Covid-19.
Dikutip dari tribunnews.com, Kamrussamad mempertanyakan anggaran program biodisel 30 persen dan pengalokasian anggaran untuk 12 BUMN Rp 152 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2020.
BACA JUGA:
* Jangan Asal Starter Mobil. Ikuti Tips Praktis Ini Agar Mesin dan Aki Mobil Anda Awet
* Kue SARANG SEMUT 'ROUNDERS', Yang Hadir Buat Surabaya. Inikah kue oleh-oleh khas Surabaya?
“Sebaiknya pemerintah fokus di sektor riil, seperti pangan yang dibutuhkan masyarakat saat ini, sementara sektor keuangan akan menopang sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Kamrussamad, Senin (1/6/2020).
Langkah yang dilakukan adalah membangkitkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan sektor informal, serta industri padat karya atau produk-produk yang diperlukan masyarakat yang sifatnya tidak bisa ditunda.
Kamrussamad juga mempertanyakan pemerintah yang akan menyuntik dana sebesar Rp 152 triliun guna membantu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertekan akibat pandemi Covid-19.
Dana tersebut ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia menilai, aneh jika BUMN disuntik dana mengingat sebelum pandemi Covid-19 ini pun, BUMN memang memiliki banyak masalah.
Apalagi saat ini banyak BUMN jatuh tempo pembayaran utangnya sehingga jika disuntik dana justru hanya digunakan untuk membayar utang.
“Sebaiknya, perusahaan BUMN yang terkait jatuh tempo pembayaran utang, bisa melakukan renegosiasi dengan debitur bukan mengandalkan suntikan dana pemerintah,” katanya.
Tidak hanya suntikan ke BUMN, politisi Partai Gerindra ini heran munculnya program B30 di masa pandemi saat ini, dimana ketersediaan APBN sangat terbatas.
"Kami menduga program B30 ini merupakan program titipan dan pelaku yang bermain di sektor ini adalah konglomerat,” katanya.
Komentar Faisal Basri
Sementara itu penggelontorkan dana stimulus Rp152,15 Trilun ke BUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Pembayaran Kompensasi, dan Dana Talangan Investasi, Faisal mengatakan, “Sebetulnya ini semua tidak ada hubungannya dengan Covid-19. Faktanya sebelum Covid-19, pemerintah juga belum bayar subsidi energi yang terlalu banyak makanya namanya dana kompensasi. Sebelum pandemi juga sudah banyak masalah.”
BACA JUGA:
* Aturan Ekspor Benih Lobster Diperketat: Pengekspor Harus Lakukan Budidaya Terlebih Dahulu
Dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Senin (1/6/2020), terungkap, dana PMN senilai Rp25,27 Triliun telah disuntik antara lain ke PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Permodalaan Nasional Madani, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).
Faisal memaparkan pembayaran kompensasi menelan angka cukup besar yakni Rp94,23 Triliun untuk PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Perum Bulog.
“Dana kompensasi ini kan sifatnya tidak ada komitmen di dalam APBN. Hasilnya penggantian kerugian ke Pertamina (Rp48,25 Triliun dan PLN (Rp45,42 Triliun) menjadi terbata-bata. Saya prihatin, ” ucapnya
Sementara Dana Talangan Investasi, pemerintah memberikan stimulus Rp32,65 Triliun, di antaranya kepada Perum Bulog, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Perum Perumnas, PTPN, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). (sumber: tribunnews.com)
Pemerintah Diminta Bangkitkan Sektor Keuangan dan Riil Ketimbang Suntik Modal ke BUMN
