Program Presiden Jokowi Perhutanan Sosial 1,2 Juta Ha di Riau. Dinas LHK: Libatkan Kami

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, saat menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau. Foto:ist

YUKBIZ,COM, PEKANBARU – Presiden Joko Widodo telah menekan program perhutanan sosial seluas 1,2 juta hektar di Provinsi Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau mengharapkan dilibatkannya daerah dalam proses verifikasi usulan Perhutanan Sosial (PS) dari kelompok tani hutan (KTH) yang menjadi program Presiden Joko Widodo tersebut.

Kadis DLHK Riau Maamun Murod, menyampaikan hal tersebut usai menggelar Rapat bersama Analis Fungsional Kebijakan Ditjen PSKL pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, A. Rachman dan Kepala Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Medan, Apri.

BACA JUGA:

* Mulai Senin Terbang dari Bandara Pekanbaru Bisa Pakai Tes Genose. Lebih Murah

* Yuk Kita Tunggu, Toyota Raize Siap Meluncur, Ada Varian Gazoo Racing

Rapat ini dalam upaya percepatan implementasi pelaksanaan perhutanan sosial seluas 1,2 juta hektar di Provinsi Riau.

Menurut Murod, dalam aturan permohonan PS saat ini, semua verifikasi dan keputusan disetujui atau tidaknya usulan PS dari KTH ada di tangan KLHK.

Sementara, DLHK di daerah hanya sebagai pendamping saja.

"Kami dilibatkan itu hanya sebatas tahapan Pertimbangan Teknis saja. Hanya sebatas itu saja," sebut Murod, Jumat (23/4/2021).

Apalagi lanjutnya, Pertek itu bisa diterbitkan setelah pemohon dinyatakan lulus verifikasi dan administrasi di KLHK.

Seharusnya, usulan PS itu dimulai dari DLHK masing-masing provinsi.