Kementan Dorong Dorong Skema FKPM untuk Atasi Ketimpangan Kesejahteraan Petani Sawit dan Perusahaan

Maka, perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 persen dari luas lahan tersebut. Sesuai Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, perusahaan diberikan berbagai opsi kemitraan antara lain melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan bentuk kemitraan lainnya. 

Kompartemen Sosialisasi dan Kebijakan PSR Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Gapki mendukung regulasi pemerintah yang mengatur kemitraan dalam hal ini FPKM. 

Melalui kemitraan, petani dapat meningkatkan pendapatan, kualitas tanaman, dan jaminan pembelian TBS dari perusahaan mitra. 

Melalui kemitraan, kebun akan dikelola lebih profesional, kerja sama dengan mitra usaha membuka peluang-peluang baru, serta membangkitkan solidaritas bersama di kebun kelapa sawit. 

Kemitraan lainnya harus bersifat usaha produktif yang berkelanjutan dan juga sebaliknya. 

Menurut dia, nilai optimum sebagai dasar pelaksanaan kemitraan lainnya tidak bisa menjadi hibah dari perusahaan sebagai pengganti pendapatan seperti pendapatan hasil dari kebun plasma. 

Hal itu agar tercipta rasa tanggung jawab dari keberlangsungan kemitraan. "Selain itu, pelaksanaan kemitraan menjadi tanggung jawab bersama lembaga pekebun dan perusahaan mitra serta pengelolaan Kemitraan Lainnya harus berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, keterbukaan dan kesetaraan," ucap Iqbal. (Bisnis.com)

BACA JUGA: Gelar Pameran di Mal Pekanbaru, Yamaha Berikan Banyak Promo Menarik

BACA JUGA: Analisis Proyek Tol Sumatra di Riau Berlanjut dan Langkah Pemerintah Daerah