Transparansi khusus mengenai invoice penjualan CPO dari PKS. Sedangkan akuntabilitas ini terkait ke biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung.
Menurut Suher kebijakan Gubernur Riau dan Kajati Riau tersebut menjadi perhatian dari gubernur dan APH dari provinsi sawit lain.
Para gubernur penghasil sawit ingin meniru Provinsi Riau dalam menjaga kesejahteraan petani dan keadilan harga.
"Kami tidak meminta harga tinggi tapi adalah harga TBS yang benar ditentukan oleh harga CPO. Jika harga CPO naik, maka naik juga harga TBS dan sebalik. Namun yang menjadi persoalan selama ini adalah transparansi dan akuntabilitas," ucapnya.(*)
BACA JUGA: Supaya Ada DBH, Kepala Dinas ESDM Riau Berharap Keberhasilan Eksplorasi PHR
BACA JUGA: Bulan Penuh Cinta, Alfa Scorpii Gelar Senam Zumba Di Car Freeday!