Tarif ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Selain itu, ada juga lembaga auditor seperti BPK dan BPKP yang mengawasi PLN. "Kejaksaan dan KPK juga bisa memantau,” kata PLN
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan hal itu bakal menggerus daya saing produk ekspor tekstil dalam negeri.
Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp56,5 triliun dengan asumsi harga Indonesia crude price (ICP) US$63 per barel.
Rida mengatakan untuk kenaikan tarif listrik golongan non-subsidi, akan difokuskan untuk 13 golongan yaitu golongan rumah tangga R-2/TR 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA dan R-3/TR 6.600 VA ke atas.