Kemenkop UKM dan OJK akan Bahas Credit Scoring untuk Pembiayaan UMKM

ILUSTRASI 

YUKBIZ.COM - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya bakal membahas credit scoring dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk percepatan penyaluran pembiayaan bagi UMKM.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar ada alternatif bagi UMKM bisa mengakses pembiayaan.

Penerapan credit scoring merupakan upaya alternatif bagi UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan terutama bagi mereka yang tak memiliki aset.

“Credit scoring bukan berarti tidak ada asset dan tidak ada agunan, dan tidak ada kolateral. Tapi kolateralnya bukan dalam bentuk asset, tapi misalnya kesehatan usaha kemudian kontrak bisnis,” kata Teten ditemui di Gedung Serbaguna Senayan, Jumat (1/9).

Ia mengatakan dengan kebijakan belanja pemerintah 40% dari UMKM, artinya sudah ada banyak UMKM yang mendapatkan pesanan dari pemerintah.

Nah, pesanan ini nantinya akan bisa menjadi agunan bagi UMKM dalam mengakses permodalan.

Teten mengatakan, rencana penerapan credit scoring akan dibahas bersama OJK. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan konsep dari penerapannya.

“Akan dibahas dengan OJK bersama OJK, kami sedang siapkan konsepnya, ini kan perintah presiden dan mudah-mudah bisa segera,” ujarnya.

Teten mengatakan saat ini sudah ada 145 negara yang menerapkan credit scoring. Maka tak menutup kemungkinan Indonesia juga dapat menerapkan hal yang sama dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM.  

Dengan penerapan credit scoring kata Teten akan mempercepat penyaluran kredit kepada UMKM yang tidak memiliki asset.

“Kalau UMKM diharuskan pakai kolateral agunan berupa asset ya pasti mereka ada hambatan,” kata Teten.

Ia mengatakan, upaya pemerintah dalam mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan pada UMKM selain dengan penerapan credit scoring, juga dilakukan dengan penghapusan kredit macet UMKM yang sudah lama serta telah dihapus bukukan oleh Perusahaan asuransi seperti Jamkrindo dan Askrindo.