Kabar Baik, 7.000 Bidang Kawasan Hutan Riau akan Dilakukan Program Tanah Obyek Reforma Agraria

ILUSTRASI lahan kosong (worknplay)

YUKBIZ.COM, PEKANBARU--Gubernur Riau Syamsuar memimpin rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Balai Serindit Aula Gubernuran, Selasa, (14/2/2023).  

Dia mengundang seluruh bupati dan wali kota di Riau, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau. 

Pengertian TORA menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi 

“Kami rapat mengenai program TORA, karena sudah ada surat dari ibu menteri (KLHK) yang mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 205.000 Ha. Jadi karena hal itulah kami undang bupati/wali kota agar nanti bisa mempercepat semua persyaratan mengenai hal ini,” ujar Syamsuar usai menutup pertemuan tersebut. 

Dia menambahkan program ini nantinya akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Riau, juga pemerintah daerah setempat.

Untuk masyarakat khususnya, dalam kesempatan ini pemerintah membantu agar tanah masyarakat tersebut mendapat legalitas dari KLHK.   Pada dasarnya, program ini merupakan realisai sejak perencanaan di tahun 2018 silam. Digarap oleh tim terpadu.  

“Hasil inilah kemudian dibahas kembali, tapi tadi alokasi-alokasi dimana diberikan sudah ada petunjuknya sesuai dengan alokasi yang telah dipersiapkan oleh KLHK,” terangnya. 

Lebih lanjut Syamsuar sampaikan, tahun ini targetnya 7.000 bidang tanah yang akan dilakukan TORA. 

Pihaknya akan terus mengupayakan program tersebut rampun di tahun ini, melihat kondisi tahun depan akan sibuk dengan pesta demokrasi.  (Bisnis.com)

BACA JUGA: Pemilik Kendaraan di Riau Segera Ikut Program Penghapusan Denda Pajak, Sampai Mei 2023

BACA JUGA: Semakin Fashionable dan Stylish, Intip Tampilan Baru Yamaha Fazzio Hybrid-Connected