Gubernur Bank Indonesia Paparkan Penyebab Kekacauan Perekonomian di 60 Negara

Jum'at, 24 Juni 2022 05:47 penyebab krisis ekonomi dunia Sri Lanka Gubernur BI Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia Paparkan Penyebab Kekacauan Perekonomian di 60 Negara
Gubernur Bank Indonesia Paparkan Penyebab Kekacauan Perekonomian di 60 Negara

ILUSTRASI sri lanka colombo (unplash alex azabache)

YUKBIZ.COM - Belum terlepas sepenuhnya dari cengkraman Covid-19, perekonomian global kembali mengalami tekanan. 

Sejumlah negara berpotensi menghadapi stagflasi, yakni sebuah kondisi di mana laju inflasi melesat dan pada saat bersamaan pertumbuhan ekonominya terkontraksi. 

Bahkan, perekonomian lebih dari 60 negara diproyeksi ambruk, di mana 40 di antaranya sudah pasti terjadi. 

Sri Lanka menjadi salah satu negara yang perekonomiannya runtuh, sehingga menyebabkan negara tersebut bangkrut. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, saat ini risiko stagnansi pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan inflasi semakin tinggi. 

"Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan risiko-risiko stagnasi dan inflasi di global dan terjadi di berbagai negara," ujar Perry, dalam konferensi pers, Kamis (23/6/2022). 

Faktor pertama ialah perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan serta berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh negara atau organisasi internasional. 

Sebagaimana diketahui, hal ini telah menimbulkan disrupsi rantai pasok berbagai komoditas, yang pada akhirnya menimbulkan lonjakan harga. 

"Ini juga yang kemudian menimbulkan dari sisi pasokan menimbulkan risiko perlambatan ekonomi global, dari sisi kenaikan harga menimbulkan risiko dan terjadinya inflasi di berbagai negara," tutur Perry. 

Faktor kedua, pengetatan moneter di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. 

Tercatat berbagai bank sentral negara maju, termasuk The Federal Reserve (The Fed), tengah agresif menormalisasi kebijakan moneternya, dengan menaikan tingkat suku bunga acuan. 

Langkah menaikan suku bunga acuan ditempuh berbagai negara yang tidak memiliki ruang fiskal besar untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. 

Berita Terkait