Walikota Dumai Paisal: Ada Tiga PR untuk Direksi Baru BUMD Pelabuhan Dumai Berseri

Kamis, 10 Juni 2021 11:44 BUMD Pelabuhan Dumai Berseri berita Dumai Dumai hari ini Wali Kota Dumai, H. Paisal
Walikota Dumai Paisal: Ada Tiga PR untuk Direksi Baru BUMD Pelabuhan Dumai Berseri
Walikota Dumai Paisal: Ada Tiga PR untuk Direksi Baru BUMD Pelabuhan Dumai Berseri

Paisal mengungkapkan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) atau tugas yang harus dilakukan oleh para direksi baru. 

Pertama, membenahi internal manajemen, karena ini penting untuk mensukseskan program-program yang sudah dirancang oleh direksi baru. 

Kedua, Wali Kota Paisal meminta direksi baru bisa mengoptimalkan PAD melalui kerjasama dengan perusahaan di area pelabuhan, karena ini sangat penting untuk BUMD yang sehat. 

Menurutnya, PAD ini merupakan hal sangat penting karena memang BUMD dibentuk dengan tujuan untuk mencari PAD sebanyak-banyaknya. 

"Tugas ketiga yang saya minta kepada direksi yang baru yakni segera menjalankan kapal tandu, untuk pemasukan di PAD karena kapal tandu potensinya sangat besar," imbuhnya.  

Paisal berharap, kepada para Direksi BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri, bisa menjalankan tiga tugas utama yang diberikan.

Bukan hanya itu saja, Paisal berharap para direksi BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri yang baru dapat menunjukkan disiplin yang tinggi dan bekerja keras. 

Serta memiliki perhatian besar terhadap tanggung jawab pengelolaan BUMD sebagai andalan dalam pelayanan umum maupun sebagai sumber PAD yang tangguh. 

"Ini harus menjadi perhatian, kami harap ke depannya para direksi benar-benar memanfaatkan peluang potensi PAD dari sektor pelabuhan," sebutnya. 

Terkait penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) direksi yang lama, Paisal membenarkan bahwa pihaknya menolak laporan pertanggungjawaban para direksi lama. 

"Betul. Jadi, LPJ ditolak dan kami minta diaudit BPKP terlebih dahulu,‎" ujarnya. 

"Ditolaknya LPJ direksi lama, karena tidak konsisten laporan yang dipaparkan dengan data real keuangan yang tercatat," imbuhnya.

"Sehingga, laporan keuangannya kurang meyakinkan, jadi mereka akan dimintai pertanggungjawaban lagi setelah audit BPKP," pungkas Paisal. (**)

Berita Terkait