Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah dan BUMN tidak akan mengambil porsi swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Indonesia.
Dalam hal ini, dia mengakui bahwa APBN memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur sehingga peran swasta sangat krusial untuk memastikan pembangunan proyek infrastruktur terus berlanjut.
BACA JUGA:
* Presiden Bukalapak Temui Menteri Komunikasi dan Informatika. Optimalisasi Digital UMKM
* Roy Nicholas Mandey Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum Aprindo 2019 - 2023
Menurutnya, kelanjutan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kreatifitas pembiayaan di luar APBN misalnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), public private partnership (PPP), dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
“Untuk daerah yang IRR [internal rate of return] rendah, biar pemerintah yang menangani karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta,” katanya seusai meresmikan Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di Kemayoran, Rabu (6/11/2019). (bisnis.com)