Riau Bidik Sawit Jadi PAD Lewat Beleid UU HKPD
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menjelaskan memang lewat terbitnya UU HKPD ini, penerimaan daerah provinsi menjadi terimbas dan berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Misal aturan opsen pembayaran PKB dan BBNKB dengan hitungan baru itu otomatis pemasukan provinsi menjadi berkurang. Karena itu kami berkompromi bersama pemprov agar daerah bisa mencari sumber pendapatan misalnya dengan DBH sawit dan retribusi sawit sesuai pasal 88 dan pasal 123 UU HKPD," ujarnya.
Dia mengakui pasal 123 membuka ruang komoditas sawit menjadi objek DBH bagi daerah.
Dia menyebutkan Kota Dumai misalnya yang setiap tahun menyumbangkan belasan hingga puluhan triliun setoran pajak ekspor dan bea keluar sawit dan belum mendapatkan bagian dari setoran ke negara tersebut.
Menurutnya Kemenkeu masih belum mengeluarkan hitungan final berapa bagian yang bisa diterima daerah penghasil dan pengolah kelapa sawit.
Dia menambahkan kondisi infrastruktur di Riau sudah lama terdampak akibat aktivitas industri hulu ke hilir di komoditas kelapa sawit.
Misalnya dari sepanjang 2.800 km jalan provinsi, setengahnya atau sekitar 1.400 km berada dalam kondisi rusak.
"Kerusakan jalan di Riau akibat digunakan oleh truk industri CPO yang pajaknya disetorkan ke pusat. Tentu saja untuk membangun dan memperbaiki ini dengan bergantung ke APBD Riau tidak sanggup," ujarnya.
Dia berharap dengan adanya aturan DBH sawit yang akan disalurkan lewat aturan UU HKPD nantinya, bisa menutupi kekurangan anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur di wilayah Riau.
Sebelumnya Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan sejumlah permintaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Harapan ini disampaikan menyusul kontribusi Dumai terhadap penerimaan negara yang mencapai Rp12 triliun sepanjang 2021 lalu.
Paisal memaparkan Dumai merupakan kota industri yang diisi sejumlah perusahaan multi nasional seperti Chevron yang kemudian beralih ke Pertamina, dan kilang minyak Pertamina.
Selain itu Dumai juga menjadi kawasan industri pengolahan kelapa sawit dengan sejumlah nama grup usaha sawit besar tingkat nasional dan global.
