Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus US$ 124 Miliar pada 2025, Yuk Sambut Peluangnya

Sabtu, 24 April 2021 04:03 Perempuan Penggerak Ekonomi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Ekonomi Digital Indonesia
Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus US$ 124 Miliar pada 2025, Yuk Sambut Peluangnya
Potensi Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus US$ 124 Miliar pada 2025, Yuk Sambut Peluangnya

 Ilustrasi foto/detik.com

YUKBIZ.COM, JAKARTA – Potensi ekonomi digital Indonesia ternyata luar biasa besar. Kita harus berperan aktif menyambutnya.

Dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, potensi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai US$ 124 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Potensi ini seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, terlebih adanya pandemi memacu masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara digital.

BACA JUGA:

Maxi Berbagi Digelar di Sentral Yamaha Jalan Nangka Ujung Pekanbaru

Prof Syafrinaldi Terpilih Kembali Jadi Rektor UIR 2021-2025 

Menkeu mengatakan, dalam rentang waktu lima tahun, pemerintah akan menyiapkan kebijakan yang bisa mengakselerasi ekonomi digital. Adapun potensi ekonomi digital di tahun ini sebesar US$ 44 miliar.

“Ini bisa tercipta apabila Indonesia bisa membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digital itu sendiri.  Bisa meningkat menjadi US$ 124 miliar, ini adalah suatu potensi yang luar artinya tiga kali lipat potensi ekonomi bisa meningkat dengan adanya infrastruktur digital,” kata Menkeu dalam acara yang bertajuk Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi, Jumat (23/4).

Oleh karena itu, Menkeu menyampaikan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur digital hingga literasi.

Adapun dalam pagu APBN 2021, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 30,5 triliun untuk pengembangan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Dana itu difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga harapannya bisa mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan.

Selain itu, guna mempertebal transaksi ekonomi digital, Menkeu mengatakan program pemerintah sudah merambah ke digitalisasi.

Berita Terkait