Mundur dari Timsus Menteri Edhy, Chalid Muhammad Minta Ekspor Benur Dievaluasi, Tailing Juga Sebaiknya Tak Dibuang ke Laut
Ilustrasi foto benur/timesindonesia.co.id
YUKBIZ.COM, JAKARTA - Giliran Chalid Muhammad mundur dari Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebelumnya, Zulficar juga tidak bergabung lagi dengan tim bentukan Menteri Edhy Prabowo ini.
Salah satu alasan Chalid mundur dari Tim Khusus Menteri Edhy Prabowo tersebut adalah perlu ada pemisahan kelembagaan antara Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik.
Chalid pun memberikan usulan untuk menjadi perhatian Menteri Edhy, dua di antaranya soal ketepatan ekspor benur dan pelegalan cantrang.
"Secara khusus pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa isu yang menjadi kepedulian kami, yaitu: isu budidaya, isu alat tangkap, isu pembuangan limbah tailing ke Laut, dan isu rencana penambangan pasir laut," kata Chalid dalam pesannya, Jumat (17/7/2020).
BACA JUGA:
* Jelajah Kuliner Nusantara: Dari ANG KU KOE sampai KUE TOK, Tradisi Yang Dibagi dan Lestari
* Cover-mengcover Lagu di YouTube Jadi Perbincangan Ramai, Ini Komentar Pengamat Musik
Terkait isu budidaya, Chalid mengapresiasi komitmen dan kebijakan Menteri Edhy untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam budidaya.
Namun dia menyarankan Menteri Edhy untuk melakukan evaluasi terhadap ekspor benur.
Sementara pelaku usaha belum terlihat menyiapkan sarana dan prasarana budidaya secara sungguh-sungguh sebagaimana isi Peraturan Menteri KKP.
"Saat ini mungkin tepat bila ada pengerahan alokasi sumber daya secara besar-besaran agar ketertinggalan Indonesia selama puluhan tahun dari negara lain dalam hal budidaya dapat terkejar," ujar Chalid.
Selanjutnya soal kebijakan alat tangkap yang dilegalkan, anggota KNTI di berbagai tempat telah puluhan tahun menentang penggunaan trawl. Informasi saja, dia masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
"Kami menyarankan ada pembahasan yang mendalam terkait alat tangkap ini agar semua pihak punya persepsi yang sama dan dapat meminimalkan potensi konflik antar nelayan di kemudian hari," tuturnya.
Mengenai kemungkinan diizinkannya pembuangan limbah tailing ke laut (Submarine Tailing Disposal/STD), pihaknya menilai langkah tersebut adalah kemunduran.
Sebab di banyak negara, pembuangan limbah STD karena dibanyak negara STD telah dilarang, termasuk Kanada yang merupakan negara pertama yang mengizinkan STD.
"Saat ini ada 4 perusahaan yang telah mengajukan izin dan ada 10 perusahaan lain sedang menanti peluang. Kami berharap Pak Menteri dapat terus mempertahankan wilayah perairan laut kita khususnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) bebas dari pembuangan limbah tambang," harap Chalid.
Sementara untuk penambangan pasir laut, pihaknya berharap Menteri Edhy dapat mempertahankan kebijakan pelarangan penambangan pasir laut karena dampak yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat ekonomi.
BACA JUGA:
* Mau Token Listrik PLN Gratis Bulan Juli 2020: WA ke 08122-123-123 atau Login www.pln.co.id
* Dilengkapi Teknologi Kamera Canggih, Vivo X50 dan Vivo X50 Pro Resmi Meluncur di Indonesia
"Selain alasan-alasan itu, sesungguhnya saya merasa perlu ada penyegeraan pembentukan Komisi Pemangku Kepentingan yang beranggotalan pelaku langsung baik nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha melalui Kongres Kelautan dan Perikanan," pungkas Chalid. (**)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mundur dari Timsus Menteri Edhy, Chalid Muhammad Minta Ekspor Benur Dievaluasi",https://money.kompas.com/read/2020/07/18/064232126/mundur-dari-timsus-menteri-edhy-chalid-muhammad-minta-ekspor-benur-dievaluasi?page=all#page2
Mundur dari Timsus Menteri Edhy, Chalid Muhammad Minta Ekspor Benur Dievaluasi, Tailing Juga Sebaiknya Tak Dibuang ke Laut
