Kemenparekraf Sandiaga Uno Gandeng Smeshub untuk Olah Sampah UMKM
Foto Sandiaga Uno / tribunnnews.com
YUKBIZ.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggandeng Smeshub dalam pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Hasil dari pengolahan diharapkan bisa menjadi produk bernilai tambah dan dapat diekspor.
“Persampahan menjadi salah satu persoalan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Pemerintah menargetkan secara nasional pengurangan sampah sebesar 30 persen dan pengelolaan atau penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno lewat keterangan resmi, Selasa (11/10/2022).
BACA JUGA:
* Gubernur Riau Temui Menteri PUPR Terkait Rencana Peresmian Tol Pekanbaru-Bangkinang
* Jalan Tol Dikebut. Ini Daftar Jalan Tol di Indonesia yang Bakal Selesai Tahun 2022
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu bersama Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Neil El Himam dengan Founder & CEO SmesHub Lutpi Ginanjar.
Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini bisa mengedukasi dan melibatkan masyarakat untuk turut berkontribusi memilah sampah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
"Saya memberi apresiasi kepada SmesHub dalam fokusnya mengubah musibah menjadi berkah dan bisa mengedukasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam ruang lingkup kerja sama yang cukup luas," kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Founder & CEO SmesHub Lutpi Ginanjar mengatakan program ini bermula dari kepedulian pihaknya untuk membantu pengelolaan sampah yang dihasilkan para pelaku UMKM terutama limbah plastik.
Sembari bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Malaysia, SmesHub melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah dari UMKM untuk kemudian diekspor.
"Bulan Juli 2022 kita diminta oleh sebuah perusahaan di Malaysia untuk ekspor sampah 50 ton dan dari situ kita diminta untuk meningkatkan hingga 4 ribu ton per bulan," kata Lutpi.
