Estimasi Kebutuhan Mobil Listrik untuk Operasional Pemerintah Hingga 2030 Diperkirakan 132.000 Unit

Kemudian untuk jenis bus, pada biaya uji kendaraan BBM mencapai Rp 126,9 juta, sedangkan KBLBB hanya Rp 13,2 juta.

Budi Karya mengatakan, sejumlah pemerintah daerah yakni di Jawa Timur, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga telah menyusun kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.

“Sampai dengan saat ini, berdasarkan data dari Kementerian ESDM, juga telah dibangun 112 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Dan pada tahun 2031, kebutuhan SPKLU di Indonesia mencapai 7.146 unit,” ungkap dia.

Budi Karya berharap, kolaborasi antara kementerian/lembaga dapat terus berjalan baik agar penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dapat segera direalisasikan.

Selain lebih hemat, hal ini sekaligus untuk mengurangi emisi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Stakeholder sudah bergerak, pelaku industri kita harapkan juga bergerak, masyarakat juga kiranya bisa melakukan suatu upaya mengurangi emisi CO2 dari kendaraan berbahan bakar fosil dengan menggunakan kendaraan listrik agar kualitas udara di Indonesia semakin baik,” pungkas Budi Karya. (**)

BACA JUGA:

* Peluang Ekspor: Komoditas Gambir Asal Sumbar Diperkenalkan ke Turki

* Tengok Yukk, Mitsubishi Rilis Pajero Final Edition, Berapaan sih Harganya? 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kebutuhan Mobil Listrik Buat Operasional Pemerintah Hingga 2030 Diperkirakan 132.000 Unit", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/05/28/071354826/kebutuhan-mobil-listrik-buat-operasional-pemerintah-hingga-2030-diperkirakan.