DPRD Minta Gubernur Sumbar Serius. Pembebasan Lahan Jalan Tol di Sumbar Lamban

Untuk itu, penting ada langkah strategi dari gubernur menyikapi situasi tersebut.

Supardi melihat persoalan pembangunan jalan tol ini bukan di PT Hutama Karya, melainkan kurang gerak cepatnya Pemprov dalam mengupayakan pembebasan lahan.

"Sebanyak 77 persen lahan yang bebaskan itu, bukan berarti fisik jalan sudah siap pula. Fisik yang siap masih sedikit, sekitar 3,6 persen dari panjang 36 Km Seksi Padang - Sicincin," ungkapnya.

Dikatakannya pembangunan tol Padang - Pekanbaru merupakan program strategis Nasional yang digagas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

BACA JUGA:

* Jumlah Biaya Pasang Panel Surya (PLTS) Ternyata Cukup Murah, Makin Menurun

* Di Usia 24 Tahun, Awal Bros Group Operasikan 8 Rumah Sakit di Riau Kepri dan14 RS Primaya  

Supardi menyebutkan dari data yang diterimanya, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak untuk lahan mereka dibebaskan agar lancarnya pembangunan.

"Mungkin ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan yang akan dibebaskan itu adalah miliknya. Hal ini perlu segera dicarikan solusinya," kata Supardi.

Dalam persoalan ini, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban untuk mengamankan proyek tersebut.

"Seharusnya intervensi sudah dilakukan gubernur sejak dari jauh hari, seperti yang sudah berkali-kali diingatkan DPRD," katanya.

Dia menilai salah satu solusi yang bisa diambil terkait kendala pembebasan lahan ini adalah uang ganti rugi dititipkan di pengadilan, sehingga saat persoalan selesai uang dapat dicairkan.

"Cuma gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan, Riau saja sudah selesai membangun dan kita baru akan mulai. Sementara hari demi hari, waktu pemerintah provinsi lebih banyak dihabiskan dengan rapat-rapat, dibanding mengambil keputusan," ujar Supardi. (**)